 |
| Sumber : www.theguardian.com |
Mengenal BoP : Latar
Belakang Histori dan Tujuan
Board of Peace (BoP)
adalah badan internasional baru yang diinisiasi dan dipimpin oleh Presiden
Amerika Serikat Donald J. Trump dengan mandat awal terkait penyelesaian dan
stabilisasi Israel-Hamas conflict di Gaza.
Secara formal, BoP
diusulkan dalam konteks Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang
disusun oleh pemerintahan AS dan kemudian mendapatkan dukungan resmi dari Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 tanggal 17
November 2025.
Resolusi ini menyetujui
pembentukan BoP sebagai mekanisme transitional governance bagi Jalur
Gaza pascaperang dan menginspirasi pembentukan pasukan stabilisasi
internasional (International Stabilization Force atau ISF) di wilayah
tersebut.
Berawal Krisis Gaza
Menuju Mekanisme Internasional Baru
Permulaan BoP tidak lepas
dari kegagalan berbagai mekanisme yang lebih dulu ada untuk menyelesaikan
konflik di Timur Tengah, terutama Israel–Palestine Conflict yang sudah
berlangsung puluhan tahun.
Sejak Perang Gaza
berkobar pada 2023, upaya diplomasi multilateral mengalami kebuntuan yang
kemudian memberi ruang bagi proposal bilateralis yang maju lebih cepat, seperti
Comprehensive Plan Trump. Pendekatan ini kemudian diintegrasikan ke
dalam praktik multilateral melalui endorsement PBB.
Dari Gaza ke Agenda
Global
Meskipun awalnya mandat
BoP bersifat sangat terfokus pada Gaza, perkembangan selanjutnya menunjukkan
bahwa dokumen pendirian yang dirumuskan dalam piagam BoP justru tidak menyebut
Gaza secara eksplisit.
Piagam tersebut malah
menyatakan tujuan yang lebih luas,
“Memperkuat stabilitas, Mengembalikan
pemerintahan yang sah dan tertib, serta Mengamankan perdamaian yang
berkelanjutan di kawasan yang terkena atau terancam konflik”.
Ini mencerminkan
perluasan geografis mandat BoP ke luar Timur Tengah.
Meski secara formal BoP
mendapatkan dukungan dari DK PBB, mandat globalnya menimbulkan kekhawatiran
bahwa badan ini bisa berkompetisi atau bahkan menyaingi peran PBB tradisional
dalam penyelesaian konflik internasional.
Struktur dan
Kepemimpinan: Desain Baru dalam Arsitektur Perdamaian
Salah satu elemen yang
membedakan BoP dari badan internasional tradisional adalah kepemimpinan
langsung oleh seorang tokoh politik tertentu yaitu Donald Trump yang
diposisikan sebagai Inaugural Chairman.
Menurut piagam awal,
posisi ketua BoP akan dipegang oleh Trump selama masa tertentu, bahkan
berpotensi melewati masa jabatannya sebagai Presiden AS. Ini merintis model
kepemimpinan yang belum lazim dalam struktur internasional yang biasanya
kolegial seperti di PBB.
Selain itu, mekanisme
keanggotaannya memberikan opsi kontribusi besar (misalnya kontribusi minimal
US$1 miliar) bagi negara yang ingin memperoleh kursi permanen di BoP, menunjuk
adanya komponen geoekonomi yang kuat dalam struktur organisasi tersebut. Ini
membedakannya dari badan internasional lain yang umumnya tidak mematok
kontribusi finansial sebesar itu sebagai syarat keanggotaan tetap.
Tujuan Formal BoP
Secara resmi, tujuan BoP
dirumuskan antara lain :
- Mendukung stabilisasi pascakonflik di
kawasan seperti Gaza melalui administrasi transisional;
- Memobilisasi sumber daya global untuk
rekonstruksi fisik, ekonomi, dan institusional;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan
lokal dan regional demi legitimasi maupun efektivitas di lapangan;
- Mewujudkan perdamaian jangka panjang
dengan mekanisme yang lebih luwes dibanding struktur tradisional PBB.
Keterkaitan BoP dengan
Indonesia
Indonesia bergabung
dengan Board of Peace (BoP) terutama karena dua motif yang dinyatakan
pemerintah: mendorong penghentian kekerasan di Gaza, perlindungan warga sipil,
serta perluasan akses bantuan kemanusiaan. Kemlu menempatkan keanggotaan ini
sebagai bagian dari jalur diplomasi yang lebih luas untuk stabilitas kawasan,
bukan sekadar ikut-ikutan forum baru.
Di level geopolitik,
keterlibatan Indonesia juga merupakan upaya memperbesar pengaruh (diplomatic
leverage) dalam isu Palestina melalui arena yang sedang “naik panggung” dan
dipimpin langsung Washington. BoP diluncurkan Trump di Davos dengan narasi awal
soal Gaza, lalu diarahkan menjadi instrumen yang lebih luas, sehingga bagi
Indonesia, ikut sejak awal berarti masuk dalam ruang gerak, ketika mandat,
prioritas, dan arsitektur kerja masih dibentuk.
Ini sejalan dengan logika
bebas-aktif, hadir di forum
strategis agar bisa memengaruhi arah kebijakan, terutama pada isu yang sensitif
secara domestik dan penting dalam identitas diplomasi Indonesia.
Pro dan Kontra Menurut
Para Ahli Dan Pandangan Pemimpin Dunia
Board of Peace (BoP)
segera memecah opini global ke dua kubu besar. Mereka yang melihatnya sebagai jalan
pintas diplomasi Gaza, dan mereka yang menganggapnya berpotensi menjadi rival
kelembagaan bagi PBB.
Dari sisi pro, Trump
menekankan BoP akan mulai dari stabilisasi Gaza lalu berkembang ke konflik
lain, sembari mengklaim tetap bekerja sama dengan PBB. Sejumlah negara terutama
di Timur Tengah menyambutnya karena menjanjikan Political Attention
tingkat tinggi, koordinasi cepat, dan mobilisasi sumber daya untuk fase
pascakonflik yang biasanya lambat bila hanya mengandalkan birokrasi
multilateral konvensional.
Kubu kontra menilai
desain BoP justru problematik secara normatif dan institusional. Kekhawatiran
utama BoP dapat menggerus otoritas PBB karena dipersonifikasikan pada Trump
sebagai ketua, serta membuka model keanggotaan permanen yang dikaitkan dengan
kontribusi finansial sekitar US$1 miliar (atau mekanisme perpanjangan masa
keanggotaan berbasis kontribusi) yang memunculkan kesan privatisasi tata kelola
perdamaian.
Kritik ini juga menyasar
kemungkinan BoP menjadi forum yang lebih mudah dikendalikan kepentingan satu
negara atau koalisi tertentu dibanding mekanisme PBB yang memiliki kerangka
hukum dan prosedur lebih mapan.
Dari Eropa, respons yang
mengemuka cenderung hati-hati hingga skeptis. Sejumlah pemerintah dan pejabat
Eropa mengisyaratkan kekhawatiran BoP melewati atau melemahkan institusi yang
sudah ada, apalagi ketika muncul kabar undangan kepada pemimpin yang kontroversial
dalam konteks keamanan Eropa.
Sejauh mana Komitmen BoP
membantu Gaza Pasca Konflik
Komitmen BoP untuk Gaza secara
formal berakar pada mandat DK PBB melalui Resolusi 2803 (17 November 2025) yang
mengotorisasi negara-negara anggota bekerja sama dengan BoP untuk
membentuk International Stabilization Force (ISF) dan mendukung kerangka
transisi pascakonflik.
Artinya, pada level rancangan,
BoP diproyeksikan bukan sekadar forum politik, tetapi simpul koordinasi
stabilisasi keamanan tata kelola rekonstruksi yang wajib melapor atau terhubung
dengan mekanisme DK PBB.
Namun secara praktik, komitmen
BoP diperdebatkan karena dokumen piagam/charter yang beredar pada
Januari 2026 disebut tidak menyebut Gaza secara eksplisit dan justru
mendefinisikan misi BoP lebih luas.
Mempromosikan stabilitas,
memulihkan pemerintahan yang “lawful”, dan mengamankan perdamaian di
area konflik secara umum. Konsekuensinya, skeptisisme muncul apakah Gaza tetap
prioritas, atau hanya sebagai tiket masuk untuk proyek lembaga global baru.
Penulis : Syafrial A.
Posting Komentar