Konten Baperisasi dan Metabolisme Pergerakan yang Kurang Waras

Foto: rri.co.id

Lentera Biru, (13/10). Pada awal 2025, program Magang Nasional yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan mulai berjalan di ratusan perusahaan mitra di seluruh Indonesia. Namun, di balik semangat peningkatan kompetensi kerja, muncul persoalan serius terkait kualitas mentor yang ditunjuk untuk membimbing para peserta. Banyak pembimbing lapangan belum memiliki pelatihan pedagogis maupun sertifikasi pendamping, sehingga bimbingan yang diberikan bersifat administratif dan minim transfer pengetahuan.

Program Magang Nasional yang akan resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025 ini telah melibatkan 451 perusahaan mitra di berbagai sektor industri. Data resmi Kemnaker menunjukkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menunjuk seorang mentor yang akan menjadi penanggung jawab kegiatan magang dan menyerahkan laporan kemajuan peserta setiap bulan.

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan tentang mekanisme pelatihan, standar kompetensi, atau sertifikasi yang harus dimiliki oleh para mentor tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kualitas pendampingan di lapangan tidak akan seragam, bahkan berpotensi timpang antara perusahaan besar dan kecil. 

Dalam keterangan resminya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa, “Peserta program Magang Nasional diharapkan dapat belajar, mengenal dunia kerja, dan mendapatkan sertifikat setelah masa magang berakhir.” (Kemnaker.go.id, 2025).

Pernyataan tersebut menggambarkan harapan ideal dari kebijakan ini. Namun, tanpa mentor yang memahami prinsip pembelajaran berbasis kompetensi dan memiliki kemampuan pedagogis yang kuat, proses belajar yang dimaksud sulit terwujud secara nyata. Alih-alih menjadi ruang belajar dinamis, magang berpotensi hanya menjadi formalitas administratif yang minim nilai transformasi keterampilan.

Dari sisi kebijakan persoalan ini berakar pada ketiadaan standar nasional untuk kualifikasi mentor magang. Peraturan yang ada umumnya hanya menuntut perusahaan menunjuk seorang pembimbing, tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai latar belakang, pelatihan, atau kapasitas pedagogis yang diperlukan.

Kelemahan ini diperparah dengan minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan mentor. Dalam struktur pembiayaan program, fokus utama Kemnaker masih diarahkan pada dukungan bagi peserta, seperti uang saku dan jaminan sosial. Sementara pelatihan metodologis bagi para pembimbing jarang menjadi prioritas.

Kemenaker sebenarnya telah menegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan proses magang berjalan sesuai standar. Dalam rilis resminya disebutkan, “Setiap perusahaan mitra wajib menunjuk mentor dan menyampaikan laporan kemajuan magang setiap bulan kepada Kemnaker sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.” (Kemnaker, 2025). Namun, tanpa parameter kualitas mentor dan mekanisme pelatihan terukur, pengawasan tersebut hanya akan memantau apa yang dikerjakan, bukan bagaimana proses belajar berlangsung.

Masa depan Program Magang Nasional 2025 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap mentor yang ditunjuk benar-benar memahami peran strategisnya sebagai penggerak pembelajaran, bukan sekadar pengawas administrasi. Pembenahan kualitas mentor harus menjadi prioritas yang sejalan dengan perluasan jumlah peserta dan mitra industri.

Penulis: Fawwaz Mantab F.