Sumber: Kompas.comLentera Biru, (07/11). Bupati Pati, Sudewo, gagal dimakzulkan dalam sidang
paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Jumat, 31 Oktober 2025. Keputusan ini
diambil setelah mayoritas fraksi DPRD memilih memberikan rekomendasi perbaikan
kinerja, sementara satu fraksi mendukung pemakzulan. Sidang berlangsung di
gedung DPRD Kabupaten Pati dan diwarnai aksi demo dari masyarakat yang menuntut
pemakzulan Bupati. Ribuan aparat Polri dan TNI dikerahkan untuk mengawal
jalannya sidang, sementara empat peserta demo diamankan karena membawa benda
berpotensi membahayakan, seperti ketapel dan petasan rakitan, guna memastikan
keamanan publik tetap terjaga
Ketua DPRD Ali Badrudin menjelaskan, “Fraksi PDI
Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi,
yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki
agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan” (Kompas.com,
31/10/2025).
Dari 49 anggota yang hadir, 36 suara mendukung
rekomendasi perbaikan, sehingga pemakzulan tidak tercapai. Ali menambahkan Fraksi
PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian
memperhatikan hasil laporan pansus (Kompas.com, 31/10/2025).
Setelah
hasil sidang diumumkan, Ali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat
Kabupaten Pati terkait hasil akhir yang tidak sesuai dengan harapan sebagian
warga yang menginginkan pemakzulan “Mohon
maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang
disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati” (Kompas.com, 31/10/2025).
Pandangan lain Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi
menyatakan, empat orang peserta demo diamankan karena membawa benda berpotensi
membahayakan. Ia menegaskan pengamanan sidang oleh ribuan aparat Polri dan TNI
berlangsung kondusif. “Sejak Jumat (31/10) siang hingga malam untuk memastikan
agenda politik daerah berjalan aman. Hasilnya, pengamanan dari siang sampai
malam hari berlangsung kondusif. Tidak ada kejadian menonjol” (CNN Indonesia,
01/11/2025).
Meski sempat terjadi kemacetan akibat blokade jalan oleh
peserta demo, Jaka menekankan bahwa
aparat tetap mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, “Dari dua arah sempat melakukan blokade di jalur lingkar
luar Widorokandang dengan mematikan kendaraan di badan jalan” (CNN Indonesia,
01/11/2025).
Keputusan DPRD menolak pemakzulan sekaligus menekankan
pentingnya evaluasi kinerja pejabat publik melalui rekomendasi perbaikan,
menyoroti mengapa pemakzulan gagal dan fokus perbaikan kinerja. Proses ini
mencerminkan keseimbangan antara kebebasan politik masyarakat dan keamanan
publik, sekaligus menjaga stabilitas demokrasi lokal (Kompas.com, 31/10/2025;
CNN Indonesia, 01/11/2025).
Sidang paripurna DPRD Pati dan pengamanan demo
menunjukkan bahwa proses politik di tingkat kabupaten dapat berjalan
demokratis, tetap mengedepankan prosedur hukum dan keselamatan publik.
Rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Sudewo menjadi titik fokus evaluasi
pemerintah daerah ke depan, sementara aparat tetap bersiaga untuk menjamin
ketertiban masyarakat (Kompas.com, 31/10/2025; CNN Indonesia, 01/11/2025).
Penulis: Muhammad Genta
Posting Komentar