Fiqih Ekologi dalam Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII

 

Sumber : CNBC Indonesia

Lentera Biru, (06/12). PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi sorotan nasional setelah bencana banjir dan longsor menghantam sejumlah wilayah di Sumatera pada awal Desember 2025. Menurut laporan beberapa media terpercaya Liputan6, Kumparan, dan Kompas menunjukkan bahwa industri TPL disebut-sebut oleh sejumlah kelompok masyarakat adat dan pegiat lingkungan sebagai faktor yang memperparah kerusakan kawasan tangkapan air di sekitar Danau Toba. Sorotan ini semakin menguat setelah terungkap bahwa sejak pertengahan 2025, kepemilikan mayoritas TPL telah berpindah ke Allied Hill Limited, perusahaan berbasis Hong Kong, yang kini memegang lebih dari 90 persen saham.

PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Tengah Sorotan Pasca Bencana Sumatera

PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang beroperasi di Sumatera Utara, berada di pusat perhatian publik setelah banjir dan longsor besar menimpa sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November–Desember 2025. Kehebohan muncul karena sejumlah pihak termasuk organisasi lingkungan dan masyarakat adat menuding aktivitas korporasi sebagai salah satu faktor yang memperparah kerusakan ekologis.

Siapa Pemilik TPL, Sekarang?

Menurut laporan terkini, TPL memiliki struktur kepemilikan baru per 2025. Mayoritas saham (sekitar 92,54%) kini dipegang oleh Allied Hill Limited (AHL), perusahaan yang berkedudukan di Hong Kong. AHL sendiri sepenuhnya dimiliki oleh Everpro Investments Limited, dan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) adalah Joseph Oetomo, seorang pengusaha berkewarganegaraan Singapura.

Peralihan ini menandai perubahan signifikan perusahaan yang pada awalnya didirikan pada 1983 oleh pengusaha lokal  Sukanto Tanoto bukan lagi di bawah kendali tokoh lama.

Tuduhan Lingkungan & Respon Perusahaan

Sejumlah aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat termasuk dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menuding bahwa konsesi TPL dan konversi hutan menjadi tanaman industri telah mengganggu fungsi ekologis hutan, mengurangi kapasitas serapan air, dan memperparah risiko banjir dan longsor.

Menghadapi tudingan tersebut, manajemen TPL menyatakan keberatan keras. Dalam pernyataannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), TPL menegaskan bahwa semua operasional telah sesuai izin, regulasi, dan standar lingkungan. Corporate Secretary perusahaan, Anwar Lawden, menyatakan :

“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi.” dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut TPL menyampaikan bahwa seluruh kegiatan HTI telah menjalani penilaian pihak ketiga termasuk menggunakan standar High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) dan bahwa audit terbaru oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022–2023 menyatakan perusahaan “taat” regulasi lingkungan dan sosial.

Menurut data perusahaan, dari total konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare digunakan untuk budidaya eucalyptus, sedangkan sisanya diklaim sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Polemik & Krisis Kepercayaan Publik

Meskipun klaim kepatuhan regulasi dan audit telah dilakukan, kepercayaan publik masih goyah terutama di kalangan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan korban bencana. Banyak yang menilai bahwa audit dan sertifikasi saja tidak cukup untuk menggantikan fungsi hutan alam dalam meredam hujan lebat, menjaga tanah, dan menahan erosi.

Di sisi lain, masih ada desakan dari berbagai pihak agar izin dan konsesi TPL dievaluasi ulang, bahkan mempertimbangkan kemungkinan penghentian operasi jika terbukti berkontribusi terhadap kerusakan ekologis dan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Penulis : Syafrial A.