 |
| logo kedua partai politik baru di Indonesia |
Lentera Biru, (20/01). Kelahiran
dua partai politik baru pada awal 2026 menandai babak baru dalam lanskap
demokrasi Indonesia, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa kontestasi politik
menuju Pemilu 2029 telah dimulai lebih dini. Di tengah menurunnya kepercayaan
publik terhadap partai lama dan menguatnya politik berbasis figur, kemunculan
Partai Gerakan Mandiri Bangsa (Gema Bangsa) dan Partai Gerakan Rakyat bukan
sekadar penambahan aktor elektoral, melainkan cerminan pergeseran strategi
kekuasaan, arah representasi politik, dan perebutan basis legitimasi di masa
depan.
Memasuki awal 2026,
dinamika politik nasional Indonesia kembali menjadi sorotan pasca lahirnya dua
partai politik baru. Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Kedua
entitas ini resmi dideklarasikan pada pertengahan Januari dalam momen yang oleh
sejumlah analis disebut sebagai tanda awal mobilisasi politik menuju Pemilu dan
Pilpres 2029.
Fenomena ini menarik
karena tidak sekadar penambahan aktor dalam sistem multipartai Indonesia,
tetapi juga mencerminkan perubahan strategi politik dari sekadar partai
berbasis ideologi ke arah organisasi yang semakin personalistis dan
figur-berbasis dalam kontestasi elektoral. Pergeseran ini terjadi di tengah
realitas di mana total partai politik terdaftar di Indonesia mencapai puluhan (78
partai) sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas representasi
politik dan stabilitas demokrasi.
Identitas & Latar
Belakang Terbentuknya Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat
1. Partai Gema Bangsa: Kelahiran dari
Kritik terhadap Politik Sentralistik
Partai Gema Bangsa lahir
melalui deklarasi resmi pada 17 Januari 2026 di Jakarta International
Convention Center (JICC), Jakarta Pusat. Gema Bangsa dipimpin oleh Ahmad Rofiq
sebagai Ketua Umum dan Muhammad Sopiyan sebagai Sekretaris Jenderal, dengan
struktur organisasi yang mencakup pengurus hingga tingkat daerah. Deklarasi ini
menjadi tanda lahirnya kekuatan politik baru yang menempatkan dirinya sebagai
alternatif dari praktik politik lama yang dinilai sentralistik dan elitistis.
Latar belakang
pembentukan partai ini dipicu oleh kegelisahan sejumlah tokoh terhadap dinamika
politik nasional yang selama ini terpusat pada elite besar serta minimnya ruang
bagi suara akar rumput. Tokoh-tokohnya yang sebagian besar merupakan eks-kader partai
mapan menegaskan bahwa Gema Bangsa hadir sebagai respon atas kondisi politik
Indonesia yang dinilai terlalu terpusat dan kurang responsif terhadap kebutuhan
lokal.
Mereka memosisikan partai
ini sebagai wadah perjuangan kemandirian bangsa, yang menekankan pada
desentralisasi politik, pembagian kekuasaan yang lebih luas kepada daerah,
serta kedaulatan rakyat di dalam proses pengambilan keputusan politik.
Secara identitas ideologis, meskipun partai ini belum secara formal merilis manifesto lengkap, narasi awalnya menonjolkan tiga pilar utama : Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn. Sebuah slogan yang mengisyaratkan transformasi struktural terhadap praktik politik nasional. Dalam deklarasinya, Gema Bangsa juga menyatakan dukungan terhadap seorang figur kuat di panggung nasional sebagai bagian dari strategi elektoralnya.
2. Partai Gerakan Rakyat: Transformasi
Ormas dan Basis Figuratif
Berbeda dengan Gema
Bangsa, Partai Gerakan Rakyat lahir dari transformasi sebuah organisasi
masyarakat (ormas) yang telah aktif secara sosial-politik sejak beberapa tahun
sebelumnya. Ormas ini resmi berubah menjadi partai politik setelah menggelar
Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) pada 17–18 Januari 2026 di Jakarta.
Dalam Rakernas tersebut, Sahrin
Hamid ditetapkan sebagai Ketua Umum, dengan struktur dewan pakar dan pengurus
lainnya terlibat dalam proses formal pendirian partai. Target resmi mereka
adalah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada Februari 2026 sebagaimana
diwajibkan oleh hukum partai politik.
Identitas Gerakan Rakyat
sangat terkait dengan dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan, mantan Gubernur
DKI Jakarta dan tokoh nasional yang telah lama menjadi figur sentral dalam
politik nasional. Anies semakin menguat dari sisi simbolik ketika diberi Kartu
Tanda Anggota (KTA) bernomor 0001, yang menegaskan keterikatan partai ini
dengan figur tersebut sebagai bagian dari arah politiknya.
Hal ini menunjukkan bahwa
Gerakan Rakyat bukan hanya sekadar entitas organisasi, tetapi juga sebagai
kendaraan politik yang secara eksplisit berorientasi pada seorang figur yang
sudah dikenal luas publik.
Tokoh-tokoh di Balik
Berdirinya Kedua Partai
1. Partai Gema Bangsa
Ahmad Rofiq dan Muhammad
Sopiyan menjadi wajah utama dari lahirnya Partai Gema Bangsa. Keduanya disebut
memimpin struktur partai sejak deklarasi digelar di Jakarta pada 17 Januari
2026. Ahmad Rofiq menjabat sebagai Ketua Umum, sementara Muhammad Sopiyan
menduduki posisi Sekretaris Jenderal.
Dalam pidato deklarasi,
Rofiq menegaskan kesiapan partai untuk berkiprah secara formal di politik
nasional, mengusung visi besar tentang kemandirian bangsa sekaligus menyatakan
dukungan terhadap figur tertentu untuk Pemilu 2029. Pendekatan ini segera menarik
perhatian karena kombinasi kepemimpinan struktural dengan manuver politik yang
terencana jauh sebelum kampanye resmi.
2. Partai Gerakan Rakyat
Kelahiran Partai Gerakan
Rakyat berbeda dari Gema Bangsa karena lahir langsung dari organisasi
kemasyarakatan (ormas) yang aktif sejak beberapa tahun sebelumnya. Pimpinan
utama partai ini adalah Sahrin Hamid, yang ditetapkan sebagai Ketua Umum
melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas I) pada Januari 2026. Dalam posisi ini,
Sahrin memainkan peran sentral dalam mengubah gerakan sosial menjadi entitas
politik formal.
Satu hal yang membedakan Gerakan Rakyat dari banyak partai baru lainnya adalah dukungan eksplisit terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2029. Anies mantan Gubernur DKI Jakarta dan salah satu figur politik nasional yang paling dikenal luas bahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) nomor 0001 oleh partai ini sebelum pendirian formalnya, yang menandakan hubungan strategis antara partai dan figur tersebut.
Gagasan yang Ditawarkan
kepada Masyarakat
Partai Gema Bangsa
menempatkan isu desentralisasi politik dan kemandirian daerah sebagai gagasan
utama. Dalam pernyataan resminya, pimpinan partai menilai praktik demokrasi
selama ini terlalu tersentralisasi di elite pusat, sehingga suara daerah dan
masyarakat akar rumput kerap terpinggirkan.
Karena itu, Gema Bangsa
mengusung narasi penguatan peran daerah, kaderisasi berbasis komunitas lokal,
serta penolakan terhadap praktik politik transaksional yang dinilai merusak
demokrasi. Gagasan tersebut disampaikan secara terbuka dalam deklarasi partai
dan diperkuat dalam wawancara dengan sejumlah media nasional.
Dikutip dari Website
resmi mereka, ada 3 gagasan yang dituliskan dalam profil Ahmad Rofiq, Pertama Mengakhiri
Feodalisme, Menegakkan Kesetaraan. Kedua Desentralisasi:
Obat Penawar bagi Demokrasi yang Sakit. Ketiga Geopolitik dan Martabat Bangsa.
Sementara itu, Partai
Gerakan Rakyat lebih menekankan gagasan politik berbasis gerakan sosial dan
keberlanjutan aspirasi relawan. Partai ini menyatakan ingin menjadi saluran
politik bagi kelompok masyarakat yang selama ini aktif dalam gerakan sosial,
tetapi tidak terakomodasi secara optimal oleh partai-partai mapan.
Fokus mereka adalah
memperjuangkan keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, serta kepemimpinan
yang dianggap dekat dengan rakyat. Arah gagasan ini juga tidak dapat dilepaskan
dari figur Anies Baswedan, yang sering dikaitkan dengan narasi perubahan, etika
kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Secara umum, kedua partai
sama-sama mengusung tema perbaikan kualitas demokrasi, namun dengan pendekatan
yang berbeda. Gema Bangsa mencoba menawarkan pembaruan melalui reformasi
struktur dan sistem politik, sedangkan Gerakan Rakyat menonjolkan kontinuitas
gerakan dan figur kepemimpinan sebagai pintu masuk perubahan. Perbedaan ini
menjadi penanda awal bagaimana masing-masing partai berupaya merebut perhatian
dan kepercayaan publik di tengah kejenuhan masyarakat terhadap partai politik
lama.
Kepercayaan Publik Terhadap
Politik
Survei Indikator
Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai
politik berada di kisaran sekitar 65,6 persen dari total responden yang merasa
“sangat percaya” atau “cukup percaya.” Tingkat ini tergolong rendah jika
dibandingkan dengan kepercayaan terhadap Presiden atau TNI, yang masing-masing
mencapai lebih dari 80 persen. Secara khusus, institusi seperti partai politik
dan legislatif cenderung berada di peringkat bawah dalam daftar kepercayaan
publik terhadap lembaga negara.
Kepentingan Apa dan Siapa
yang Mereka Upayakan untuk Pemilu 2029 ?
Partai Gema Bangsa
cenderung mengupayakan kepentingan politik yang bersifat institusional dan
struktural. Melalui narasi desentralisasi politik, penguatan daerah, dan kritik
terhadap dominasi elite pusat, partai ini berusaha mengisi ruang kosong yang
ditinggalkan partai-partai lama yang gagal lolos parlemen pada Pemilu 2024.
Media mencatat bahwa Gema
Bangsa sejak awal juga melakukan early positioning dengan menyatakan
arah dukungan politik nasional, sebuah langkah yang dibaca sebagai strategi
untuk mengamankan relevansi dan akses kekuasaan menjelang 2029.
Sementara itu, Partai
Gerakan Rakyat secara lebih eksplisit memperjuangkan kepentingan politik yang berbasis
figur. Dukungan terbuka terhadap Anies Baswedan sejak fase awal pendirian
partai memperlihatkan bahwa Gerakan Rakyat diposisikan sebagai kendaraan
elektoral menuju Pilpres 2029. Sejumlah pengamat yang dikutip media menilai,
transformasi dari relawan dan ormas menjadi partai politik merupakan upaya mengonversi
loyalitas sosial dan simpati publik terhadap figur tertentu menjadi kekuatan
elektoral formal.
Pada akhirnya,
kepentingan yang diperjuangkan kedua partai baru ini bertemu pada satu titik
krusial yakni, perebutan legitimasi politik di tengah krisis kepercayaan publik.
Gema Bangsa menawarkan pembaruan melalui pendekatan struktural dan
institusional, sementara Gerakan Rakyat mengandalkan kesinambungan gerakan
sosial dan kekuatan figur. Arah ini akan sangat menentukan apakah keduanya
mampu berkembang menjadi institusi politik yang berkelanjutan atau sekadar
menjadi instrumen elektoral sementara menjelang Pemilu 2029.
Penulis : Syafrial A.
Posting Komentar