 |
| AMRO Asia |
Lentera Biru , (03/08). ASEAN melalui lembaga riset AMRO dalam Annual Consultation Report: Indonesia 2025 , memperingatkan Indonesia berisiko "bubar" pada tahun 2030 jika pencatatan utang publik tidak segera dikendalikan. Dalam laporan konsultasi tahunan, AMRO memproyeksikan utang Indonesia menembus 42 % PDB pada tahun 2029 akibat defisit primer melebar, reformasi pajak yang gagal, dan suku bunga global tinggi. Indonesia dinilai terancam hilangnya reputasi fiskal dan posisi strategis di kawasan.
Peringatan serius datang dari AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office ) melalui laporan tahunan bertajuk Annual Consultation Report: Indonesia 2025 yang dirilis pada 20 Juni 2025. Dalam laporan tersebut, AMRO menyampaikan bahwa Indonesia terancam menghadapi ketidakstabilan fiskal akut jika tren utang tidak segera dikendalikan. Rasio utang pemerintah diperkirakan menembus 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029, dipicu oleh pelebaran defisit primer, stagnasi penerimaan negara, serta penambahan suku bunga global yang meningkatkan biaya pinjaman secara signifikan.
Melalui pertemuan konsultatif di Jakarta, AMRO diingatkan bahwa jika tren ini dibiarkan tanpa koreksi kebijakan yang nyata, Indonesia dapat menghadapi situasi kritis pada tahun 2030 yang mengarah pada kegagalan fiskal ekosistem dan hilangnya reputasi sebagai kekuatan ekonomi Asia Tenggara. Bahkan, laporan tersebut secara simbolis menyebut skenario “Indonesia bisa bubar” sebagai bentuk peringatan atas risiko kehilangan kapasitas fiskal dan pengendalian terhadap stabilitas ekonomi nasional. Ancaman ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal dari model proyeksi ekonomi regional yang didasarkan pada indikator makro utama.
Kekhawatiran serupa diungkap pula oleh Bank Dunia, yang mencatat bahwa beban bunga utang Indonesia saat ini telah menyentuh 20% dari total penerimaan negara, angka yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata negara emerging market lain di kisaran 8–12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal negara sudah mulai tergerus, sementara makian belanja semakin menyempit.
Situasi menjadi lebih kompleks ketika program-program besar, seperti inisiatif makan gratis oleh Presiden Prabowo senilai Rp460 triliun per tahun, diperkirakan membebani anggaran tanpa dukungan struktur pajak yang kuat. Dalam laporan Reuters (7 Juli 2024), sejumlah investor internasional bahkan menyatakan kekhawatiran atas kebijakan fiskal Indonesia yang dianggap terlalu ekspansif namun minim penyesuaian pendapatan struktural.
Di sisi lain, respons pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan komitmen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal.
Dalam pertemuannya dengan Direktur AMRO, Yasuto Watanabe, ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap berada dalam jalur kehati-hatian, dan upaya reformasi sistem perpajakan akan terus diperkuat. Namun, kritik terhadap lambannya realisasi reformasi pajak tetap mencuat. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih berkisar 10–11%, jauh lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (16%) atau Vietnam (14%). Ini menunjukkan adanya ketimpangan antara belanja negara yang terus meluas dengan basis penerimaan yang stagnan.
"Saya menyampaikan komitmen Kemenkeu dalam upaya menjaga kredibilitas, serta mempertahankan reputasi fiskal dan makroekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan politik dan ketidakpastian global." Tulis Sri Mulyani dalam postingan Instagram @smindrawati.
Masalah lain yang turut memperburuk ketahanan fiskal adalah kondisi pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka kembali naik menjadi 6,2% pada kuartal II 2025, didominasi oleh sektor informal yang rentan secara pendapatan. Keterbatasan lapangan kerja formal mempersempit basis pajak dan memperbesar beban subsidi sosial, terutama di tengah kondisi global yang tidak stabil. Ketergantungan pada konsumsi domestik yang lemah serta minimnya diversifikasi ekspor membuat tekanan fiskal semakin rentan terhadap guncangan eksternal.
AMRO dalam laporannya menyarankan sejumlah langkah strategis untuk mencegah skenario kehancuran fiskal. Di antaranya adalah percepatan implementasi sistem digital perpajakan berbasis Core Tax Administration System (CTAS), rasionalisasi belanja negara melalui pemangkasan subsidi tak efektif, serta penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Bank Indonesia juga diminta berperan aktif menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong transaksi domestik berbasis mata uang lokal guna mengurangi eksposur terhadap gejolak eksternal. Lebih dari itu, diperlukan reformasi struktural yang menyasar sektor produktif: industrialisasi manufaktur, penguatan UMKM, serta diversifikasi ekonomi ke sektor digital dan pariwisata.
Jika langkah-langkah tersebut dijalankan dengan disiplin dan keberanian politik, Indonesia masih memiliki peluang untuk menjaga keseimbangan fiskal, memperbaiki citra global, dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Namun jika tidak, maka tahun 2030 dapat menjadi titik kritis bukan sekadar angka statistik, melainkan momen sejarah yang menentukan apakah Indonesia naik kelas sebagai kekuatan regional, atau justru tergelincir ke dalam krisis fiskal berkepanjangan.
Peringatan AMRO tentang potensi Indonesia “bubar” pada 2030 bukanlah hiperbola, melainkan refleksi tajam atas akumulasi risiko fiskal, stagnasi penerimaan negara, dan arah kebijakan yang belum berpihak pada keberlanjutan. Jika utang terus melebar tanpa disertai reformasi struktural yang serius, reputasi fiskal Indonesia bukan hanya akan merosot di mata dunia, tetapi juga menggoyahkan fondasi kepercayaan domestik. Masa depan republik ini tidak ditentukan oleh janji politik, melainkan oleh keberanian mengambil keputusan sulit demi kelangsungan negara.
Penulis : Syafrial A.
Posting Komentar