Sumber: rmol.idLentera Biru, (27/11). Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) melaporkan bahwa ribuan ahli gizi tersedia di seluruh Indonesia, namun hingga kini sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih mengalami defisit tenaga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik tentang mengapa kebutuhan SDM di lapangan belum terpenuhi, di mana hambatan terjadi, serta bagaimana ketidaksinkronan data dan penempatan tenaga ini dapat menghambat operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat koordinasi lintas
lembaga pada 21 November 2025, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang,
menyatakan bahwa banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena SPPG belum
menempatkan ahli gizi.
“Saat ini di lapangan terjadi
kelangkaan ahli gizi, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu
syarat utama operasional SPPG adalah harus memiliki ahli gizi” ujarnya.
(detiknews.com, 22/11/2025)
Sementara itu, Ketua Umum Persagi,
Doddy Izwardy, menegaskan bahwa angka ahli gizi justru sangat mencukupi,
masalahnya bukan kuantitas, melainkan distribusi dan penugasan.
“Enggak langka, Produksi pendidikan
ahli gizi sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana” ungkapnya
(law-justice.co, 22/11/2025).
Doddy menjelaskan bahwa Persagi
telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BGN pada 11 November 2025
untuk membantu menyalurkan ahli gizi ke SPPG yang masih kekurangan. Ia juga
menyebut bahwa meski banyak anggota Persagi yang bersedia, proses pemindahan
mereka ke SPPG terkendala oleh keputusan daerah.
“Apakah mereka bisa pindah ke SPPG,
harus ada aturan dari Pak Bupati, Gubernur, seperti itu" tambahnya
(law-justice.co, 22/11/2025).
Menurut data Kementerian Kesehatan,
total ahli gizi yang tersebar di fasilitas kesehatan saat ini mencapai 34.048
orang, dengan potensi sekitar 18.998 tenaga dari Puskesmas yang bisa
diperbantukan ke SPPG. Sebagian lulusan baru dari perguruan tinggi juga
diharapkan untuk mengisi kekosongan, tetapi alih-alih digunakan secara penuh,
beberapa tenaga masih berstatus sukarela atau belum ditempatkan (detiknews.com,
22/11/2025).
Di sisi lain, untuk mengatasi
kelangkaan sarjana gizi, BGN mulai melonggarkan kualifikasi tenaga gizi yang
bisa ditempatkan di SPPG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut bahwa selain
sarjana gizi, kini lulusan dari jurusan kesehatan masyarakat atau teknologi
pangan yang memahami dasar gizi boleh diikutsertakan (Antaranews.com,
17/11/2025)
Perbedaan antara data dan kondisi
lapangan menunjukkan bahwa masalah utama bukan kekurangan ahli gizi, melainkan
ketidaksinkronan kebijakan, distribusi, dan penugasan antar lembaga. Jika tak
segera dibenahi, operasional SPPG dan kualitas program Makan Bergizi Gratis
terancam tidak optimal. Karena itu, harmonisasi data dan percepatan penempatan
tenaga menjadi langkah mendesak agar ribuan ahli gizi yang tercatat benar-benar
hadir di lapangan.
Penulis: Dennia Shinenauky Niza
Posting Komentar