Hutan Tretes, Reforma Agraria, dan Jalan menuju Keadilan Ekologis

Sumber : Arsip LB

Aksi damai ratusan warga di Tretes, Prigen, yang menolak alih fungsi hutan menurut saya bukan sekadar peristiwa biasa. Ini seperti cermin dari persoalan lama yang terus berulang: tarik-menarik antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ada masalah yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan lahan dan belum hadirnya keadilan ekologis.

Saya melihat, dalam kacamata ekologi politik, konflik seperti ini bukan cuma soal setuju atau tidak terhadap pembangunan. Ini soal siapa yang punya kuasa atas ruang hidup. Ketika hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat tiba-tiba hendak dialihfungsikan, wajar jika warga melawan. Itu bukan sekadar penolakan, tapi bentuk mempertahankan hak atas ruang hidup mereka sendiri.

Di sisi lain, kita sering bicara soal pembangunan berkelanjutan. Tapi jujur saja, konsep ini sering berhenti di atas kertas. Padahal, kalau benar dijalankan, pembangunan tidak boleh merusak fungsi ekologis. Hutan Tretes punya peran penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga ekosistem. Kalau ini diabaikan, dampaknya bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan, krisis air, bencana, dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Kekhawatiran warga sebenarnya sangat masuk akal. Setiap lingkungan punya batas daya dukung. Kalau terus dipaksa melampaui batas itu, kerusakan tinggal menunggu waktu. Jadi, alih fungsi hutan ini bukan cuma soal izin atau proyek, tapi soal ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Yang menurut saya menarik, warga Tretes tidak hanya menolak. Mereka juga bergerak menanam pohon. Ini penting. Artinya, mereka tidak anti pembangunan, tapi justru menawarkan cara lain: menjaga hutan sambil tetap memanfaatkannya secara bijak. Ada kesadaran bahwa hutan bukan untuk dieksploitasi habis-habisan, tapi dirawat bersama.

Namun, saya juga merasa upaya masyarakat ini tidak cukup jika tidak diikuti perubahan kebijakan yang lebih serius. Di sinilah menurut saya reforma agraria sejati menjadi penting. Bukan sekadar bagi-bagi lahan, tapi penataan ulang secara menyeluruh tentang siapa menguasai apa, untuk apa, dan bagaimana penggunaannya.

Kalau reforma agraria benar-benar dijalankan, negara bisa memastikan bahwa kawasan penting seperti hutan tidak mudah dialihkan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Sebaliknya, masyarakat lokal yang selama ini menjaga hutan justru harus menjadi aktor utama dalam pengelolaannya.

Lebih dari itu, pendekatan berbasis masyarakat juga perlu diperkuat. Kita sudah banyak melihat bahwa ketika masyarakat diberi ruang dan kepastian hak, mereka justru lebih mampu menjaga lingkungan. Penanaman pohon yang dilakukan warga Tretes seharusnya tidak berhenti sebagai gerakan sesaat, tapi bisa menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Bagi saya, kasus Tretes ini memberi pelajaran penting. Konflik lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis atau administratif. Dibutuhkan keberanian politik untuk melakukan perubahan yang lebih mendasar.

Hutan bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup. Dan menjaga hutan bukan hanya soal menolak proyek atau menanam pohon, tapi juga memastikan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaannya.

Kalau reforma agraria sejati tidak segera diwujudkan, saya yakin konflik seperti ini akan terus berulang di berbagai tempat. Tapi jika kita benar-benar berpihak pada keadilan ekologis, hutan bisa tetap lestari, dan masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam secara lebih adil dan berkelanjutan.

Penulis : MZ. Dhiyaul Haq