Pemerintah menilai kinerja satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dalam laporan resmi Capaian Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Kementerian Keuangan pada 17 Oktober 2025, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen, dengan inflasi terjaga di angka 2,8 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,9 persen, level terendah dalam lima tahun terakhir (Kemenkeu.go.id, 2025).
“Stabilitas ekonomi menjadi pijakan
utama bagi agenda transformasi nasional. Kita jaga daya beli, kita dorong
investasi, dan kita pastikan APBN bekerja efektif untuk rakyat,” ujar Purbaya
dalam konferensi pers evaluasi setahun pemerintahan di Jakarta (17/10/2025),
dikutip dari Kemenkeu.go.id.
Di sektor politik dan keamanan, pemerintah menilai kondisi nasional dalam satu tahun terakhir relatif stabil dan terkendali. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyebut sinergi TNI-Polri dan koordinasi lintas lembaga berhasil menekan potensi konflik sosial serta memperkuat keamanan wilayah. “Stabilitas nasional menjadi fondasi utama untuk memastikan program pembangunan berjalan tanpa gangguan berarti,” ujar Hadi Tjahjanto, dikutip dari News Republika, 17 Oktober 2025.
Meski pemerintah menonjolkan
stabilitas ekonomi makro, sejumlah kalangan menilai capaian tersebut belum
sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata, terutama di sektor kesejahteraan
sosial, keadilan ekonomi, dan lingkungan hidup.
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. Rimawan Pradiptyo, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2 persen belum diikuti dengan pemerataan yang nyata. “Pertumbuhan saat ini masih sangat top-heavy, dinikmati oleh kelompok menengah atas dan sektor-sektor besar, terutama pertambangan dan industri ekstraktif. Sementara masyarakat pedesaan dan sektor informal belum merasakan dampaknya secara signifikan,” ujar Rimawan dalam wawancara dengan Tempo, 16 Oktober 2025.
Menurut akademisi politik dari
Universitas Airlangga, Prof. Hermawan Sulistyo, menilai bahwa “stabilitas
kesejahteraan” yang diklaim pemerintah masih bersifat elitis dan belum
menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi masyarakat bawah.
“Stabilitas ekonomi makro itu
penting, tapi rakyat tidak hidup dari angka PDB. Mereka hidup dari harga beras,
akses kesehatan, dan kesempatan kerja. Selama ini yang tumbuh cepat adalah
akumulasi kapital di tangan segelintir elite,” ujarnya dalam diskusi publik
yang disiarkan oleh CNN Indonesia, 15 Oktober 2025.
Hal itu diperkuat dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis September 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional hanya turun tipis dari 9,3 persen menjadi 9,1 persen dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, rasio gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, tetap bertahan di angka 0,387, menandakan distribusi ekonomi yang stagnan (BPS, 2025).
Penulis: Syafrial A.
Posting Komentar